74 Warga Maros Terkena PHK, Pemerintah Siapkan Pendampingan

SULSELONLINE.COM – Sebanyak 74 warga Kabupaten Maros mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Agustus 2025.

Informasi tersebut disampaikan Kabid Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Maros, Asmawaty, Senin (15/9/2025).

“Jumlah PHK sampai Januari hingga Agustus sebanyak 74 orang dari perusahaan di Maros. Itu data yang masuk ke dinas,” jelasnya.

Menurut Asmawaty, penyebab PHK bervariasi.

Sebagian pekerja berakhir masa kontraknya, sementara lainnya terkena efisiensi perusahaan.

“Yang terkena PHK berasal dari berbagai latar belakang, termasuk usia produktif,” sebutnya.

Pemerintah, lanjutnya, hadir mendampingi pekerja terdampak melalui sejumlah program.

Salah satunya ialah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah pusat.

“Kami memfasilitasi dengan memberikan surat pengantar ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga bantu pekerja memperoleh hak dari perusahaan,” urainya.

Di sisi lain, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Maros, Sadikin, menegaskan bahwa PHK menjadi momok bagi pekerja.

Ia menilai pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus bersama-sama berupaya mencegah PHK.

Namun, apabila tak bisa dihindari, pengusaha wajib memenuhi hak pekerja sesuai aturan.

“Hak itu mencakup pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, maupun kompensasi lain,” tegasnya.

Program JKP, tambahnya, memberikan uang tunai maksimal enam bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan.

Selain itu, Sadikin mendorong Pemkab Maros menyampaikan hak dan kewajiban baik kepada pengusaha maupun pekerja.

Ia juga mengusulkan penyebaran informasi peluang kerja baru, seiring meningkatnya investasi di Maros.

Menurutnya, peningkatan kapasitas pekerja bisa dilakukan melalui sertifikasi dan pelatihan kewirausahaan.

“Hal ini penting agar pekerja yang ingin berwirausaha tetap punya bekal keterampilan,” ujarnya.

Sadikin berharap Pemkab segera membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit untuk menjaga hubungan industrial tetap harmonis.

“Dengan begitu, iklim investasi dan ketenagakerjaan di Maros bisa terus berkembang,” pungkasnya.(*)