MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menghadapi tantangan fiskal baru pada 2026. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang diserahkan ke DPRD Maros menurun dibanding tahun sebelumnya.
RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, turun dari Rp1,6 triliun pada 2025. Dokumen RAPBD diserahkan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, kepada Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa, di ruang rapat utama DPRD, Selasa (21/10/2025).
Dalam rancangan tersebut, belanja operasi direncanakan Rp1,1 triliun, belanja modal Rp229 miliar, belanja tidak terduga Rp7 miliar, dan belanja transfer Rp144 miliar. Sementara pendapatan daerah ditargetkan Rp1,39 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp375 miliar dan pendapatan transfer Rp1,02 triliun.
Muetazim menjelaskan, total Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 turun menjadi Rp959 miliar dari Rp1,14 triliun tahun ini, atau berkurang sekitar 16 persen.
Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp22 miliar menjadi Rp6,9 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp798 miliar menjadi Rp661 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun dari Rp245 miliar menjadi Rp223 miliar. Dana Desa juga menurun dari Rp78 miliar menjadi Rp67 miliar.
Penurunan ini terjadi pada berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta DAK fisik dan nonfisik seperti jalan, sanitasi, pertanian, dan pendidikan.
“Penurunan ini berdampak pada berkurangnya kapasitas fiskal daerah. Karena itu, Pemkab Maros perlu menyesuaikan kebijakan pendapatan dan belanja agar keseimbangan fiskal tetap terjaga,” kata Muetazim.
Pemerintah daerah berencana meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, membangun sistem pemungutan berbasis digital, serta memperbarui data potensi ekonomi daerah.
Belanja daerah juga akan diarahkan lebih efisien dengan menekan belanja rutin aparatur dan memperbesar porsi untuk kegiatan produktif serta layanan publik.
“Belanja wajib untuk layanan dasar tetap menjadi prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Muetazim menambahkan, meski alokasi DAU dan DAK menurun, anggaran pendidikan tetap difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan, sedangkan sektor kesehatan diarahkan untuk memperkuat layanan primer, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan gizi masyarakat.
Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah menyesuaikan kebijakan anggaran di tengah penurunan TKDD.
“Kondisi ini menjadi momentum untuk memperkuat PAD dan meningkatkan efisiensi belanja publik. DPRD akan memastikan setiap program tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan