SULSELONLINE.COM – Klaim Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP) Sulawesi Selatan terkait kelangkaan stok ayam broiler dinilai tidak sejalan dengan data yang dimiliki DPRD Sulsel maupun instansi teknis terkait. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (13/1/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, drh Nurlina Saking, serta sejumlah pelaku usaha di sektor perunggasan.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi P2AP Sulsel yang sebelumnya menyampaikan adanya dugaan kelangkaan ayam pedaging di beberapa daerah. Melalui forum tersebut, DPRD Sulsel menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengklarifikasi kondisi riil pasokan ayam broiler di Sulawesi Selatan.

Namun, hasil pembahasan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Pasokan ayam pedaging disebut berada dalam keadaan aman, bahkan cenderung surplus, meskipun pemerintah saat ini tengah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan kebutuhan protein hewani.

Sedikitnya sembilan perusahaan mitra unggas yang hadir secara tegas membantah pernyataan Ketua P2AP Sulsel, Dwiana Pamuji Astuti. Perusahaan tersebut antara lain PT Agru Arcadia, PT Rukun Mitra Bersama, Prima Fajar, Maysura Berkah Sejahtera, Mitra Unggas Perkasa, PT Jass, PT Cicimas, New Hope, dan Charoen Pokphand. Seluruhnya menyatakan bahwa produksi dan distribusi ayam pedaging masih berjalan normal.

Dalam forum tersebut, Andi Irma menjelaskan bahwa persoalan kelangkaan ayam pedaging memang sempat terjadi, namun hanya pada periode tertentu, yakni November 2025. Menurutnya, kondisi tersebut telah teratasi dan tidak lagi berlangsung saat ini.

“Sebenarnya kelangkaan itu terjadi pada November lalu. Itu yang kemudian menjadi kegelisahan teman-teman P2AP, sehingga DPRD menggelar RDP hingga dua kali,” ujar Andi Irma.

Berdasarkan paparan pihak perusahaan kemitraan unggas dan dinas teknis, isu kelangkaan ayam pedaging dinyatakan telah terbantahkan. Meski demikian, DPRD Sulsel menegaskan tetap berkewajiban menyerap dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan.

“Saya kira saat ini sudah tidak ada masalah. Namun DPRD tetap harus mendengar setiap masukan masyarakat, terutama menyangkut komoditas pangan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua P2AP Sulsel, Dwiana Pamuji Astuti, mengakui bahwa kondisi stok ayam pedaging saat ini telah kembali normal. Ia juga membenarkan bahwa kelangkaan yang dimaksud memang terjadi pada awal November 2025.

“Alhamdulillah, sekarang stok sudah normal. Memang pada 2 November lalu sempat terjadi kelangkaan,” ungkap Dwiana.

Ia menegaskan kehadiran P2AP dalam RDP tersebut bertujuan untuk berkoordinasi dan mengantisipasi agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kami hadir untuk berkoordinasi dengan DPRD agar ke depan kejadian seperti ini bisa diantisipasi,” tandasnya.

Sementara itu, DPRD Sulsel memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan stabilitas pasokan pangan strategis, khususnya ayam pedaging, guna menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang stabil, terutama menjelang bulan Ramadan. (*)