JAKARTA – Pemerintah pusat bergerak cepat mengambil alih renovasi gedung dan fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat kericuhan aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (8/9/2025), anggota Komisi V, Hamka B Kady, menyampaikan dukungan tersebut. Ia mengutip surat dari Gubernur Sulawesi Selatan dan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang memastikan biaya renovasi aset negara ditanggung pemerintah pusat.
Hal senada disampaikan Mori Hanafi dari Dapil NTB I. Ia menyoroti gedung DPRD Provinsi NTB yang hangus terbakar tanpa sisa dan meminta agar dimasukkan dalam prioritas perbaikan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan seluruh anggota komisi sepakat renovasi diambil alih pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya percepatan agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu. “Pak Menteri silakan sisihkan anggaran dari Kementerian PU untuk segera membangun kembali fasilitas yang rusak, agar roda pemerintahan di daerah berjalan normal,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan pemulihan gedung DPRD dan fasilitas lain di sejumlah daerah membutuhkan biaya besar. Tercatat kerusakan terjadi di 19 provinsi, termasuk Gedung DPRD Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp900 miliar, yang akan dialokasikan dari APBN.
Menurut Dody, rencana ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak akan mengganggu program strategis nasional lainnya.
Dengan diambil alihnya renovasi oleh pemerintah pusat, DPR berharap perbaikan segera terealisasi sehingga pelayanan publik kembali normal dan stabilitas politik di daerah tetap terjaga.(*)
Tinggalkan Balasan