MAROS – Sebanyak 23 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengalami kelebihan pendaftar pada proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Keterbatasan ruang kelas membuat sekolah-sekolah tersebut tidak mampu menampung seluruh calon siswa yang mendaftar.
Sekolah yang mengalami lonjakan pendaftar umumnya berada di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai, Tanralili, Bontoa, dan Marusu.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maros, A Takdir, mengatakan tingginya jumlah pendaftar dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di wilayah-wilayah tersebut.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ini.
“Bayangkan ada sekolah yang jumlah pendaftarnya sampai 64 orang, sementara daya tampung satu ruang kelas hanya 28 siswa,” ujarnya mengutip Tribun Timur, Selasa (23/6/2026).
Takdir menjelaskan, pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan daya tampung rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP). Namun hingga kini, usulan dari 23 sekolah tersebut belum mendapatkan persetujuan.
Padahal, pengumuman hasil penerimaan siswa dijadwalkan pada 27 Juni 2026.
“Kalau tidak ada persetujuan penambahan daya tampung rombel, maka sekolah tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak bisa menerima siswa melebihi kuota,” katanya.
Ia menambahkan, regulasi yang berlaku saat ini juga tidak lagi memperbolehkan penerapan sistem double shift atau sekolah siang sebagai solusi mengatasi keterbatasan ruang belajar.
“Kalau itu tidak bisa diatasi, tentu berpotensi membuat banyak anak tidak tertampung di sekolah negeri,” ujarnya.
Menurut Takdir, solusi jangka panjang yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan ruang kelas baru. Namun, kewenangan pembangunan fisik sekolah kini berada di pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus mengajukan usulan terlebih dahulu.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah ruang kelas baru. Sementara seluruh anggaran pembangunan fisik ada di pusat, tidak ada lagi di kabupaten,” jelasnya.
Selain keterbatasan ruang kelas, Takdir juga menyoroti minimnya jumlah sekolah swasta pada jenjang SD yang dapat menjadi alternatif bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kalau SMP sudah lebih diantisipasi karena sebelumnya ada penambahan ruang kelas dan pilihan sekolah swasta juga cukup banyak. Sementara untuk SD, sekolah swasta masih sangat minim,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Maros, Dedy Aryan, mengungkapkan persoalan tersebut telah dibahas bersama Dinas Pendidikan Maros dalam rapat kerja. Ia menyebut sejumlah sekolah mengalami lonjakan pendaftar hingga tiga kali lipat dari kuota yang tersedia.
“Beberapa sekolah pendaftarnya bisa sampai tiga kali lipat dari jumlah siswa yang akan diterima,” kata Dedy.
Menurutnya, penambahan rombongan belajar bukan solusi yang mudah karena harus diikuti dengan penambahan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendukung.
“Kalau rombel ditambah, otomatis guru dan sarana prasarana juga harus ditambah,” ujarnya.
Dedy mengungkapkan banyak orang tua mendatangi Dinas Pendidikan karena khawatir anak mereka tidak memperoleh tempat di sekolah yang dituju.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Maros menerapkan sistem pendaftaran yang lebih ketat, terutama dalam proses verifikasi usia calon peserta didik.
“Kalau ada yang belum memenuhi syarat usia, otomatis tidak bisa terinput dalam sistem,” jelasnya.
Versi ini sudah lebih rapi, menggunakan struktur berita yang lebih kuat, alur yang mengalir, serta sesuai dengan gaya penulisan media daring dan surat kabar.(*)
Tinggalkan Balasan